![]() |
| Screenshot pemberitaan di situs resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. |
Hasil penelusuran wartawan menemukan sedikitnya tiga persoalan yang patut dipertanyakan: dugaan kekeliruan identitas narasumber, klaim dukungan masyarakat yang diperselisihkan, serta ketidaksesuaian antara penggambaran penerima manfaat proyek dan keterangan warga di lapangan.
Polemik semakin menarik perhatian karena proyek tersebut telah dilaporkan organisasi masyarakat BIDIK kepada Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau atas dugaan tindak pidana korupsi.
Pertanyaannya, mengapa publikasi resmi pemerintah justru menonjolkan dukungan warga Kavling Melati ketika sejumlah mantan pengurus wilayah tersebut menyatakan jalan yang dibangun bukan merupakan akses yang biasa mereka gunakan?
Apakah terjadi kekeliruan verifikasi informasi, atau ada persoalan lebih jauh dalam penyusunan narasi komunikasi publik pemerintah?
Identitas Narasumber Dipersoalkan: Disebut Mantan RW, Tiga Sumber Menyebut Mantan RT
Kejanggalan pertama muncul dalam artikel Kepriprov.go.id berjudul “Warga Mendukung Peningkatan Akses Jalan Menuju Kavling Melati Sagulung Batam”.
Dalam publikasi tersebut, Hermanto (52) disebut sebagai mantan Ketua RW Kavling Melati. Ia dikutip berkaitan dengan pemberian izin akses bagi warga perumahan di bagian belakang untuk melintas melalui kawasan Kavling Melati saat masih menjabat.
Namun, hasil konfirmasi wartawan kepada tiga narasumber menghasilkan keterangan berbeda.
Saptono, S.H., M.H., menegaskan Hermanto bukan mantan Ketua RW, melainkan mantan Ketua RT. Keterangan tersebut diperkuat Asmal, yang juga pernah menjabat Ketua RT di lingkungan Kavling Melati.
Bantahan paling tegas datang dari Desmar Sihite, mantan Ketua RW 06 Kavling Melati yang kini menjabat Ketua Komite SMK Negeri 8 Batam.
Kepada wartawan, Minggu (15/11/2026), Desmar secara langsung membantah penyebutan jabatan Hermanto sekaligus mempertanyakan penggunaan nama Kavling Melati dalam pemberitaan proyek tersebut.
“Hermanto itu mantan Ketua RT, bukan Ketua RW. Jangan bawa-bawa Kavling Melati, jalan itu tidak pernah kita lewati, kecuali orang-orang yang tinggal di perumahan yang baru itu,” tegas Desmar Sihite.
Pernyataan tiga narasumber tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai proses verifikasi informasi sebelum artikel diterbitkan melalui situs resmi pemerintah provinsi.
Sebab, jabatan Ketua RT dan Ketua RW bukan sekadar perbedaan istilah. Keduanya memiliki kedudukan dan cakupan representasi masyarakat yang berbeda.
Apabila keterangan tiga narasumber tersebut benar, penyebutan Hermanto sebagai mantan Ketua RW merupakan kekeliruan faktual yang perlu dikoreksi.
Persoalan semakin kompleks karena Hermanto, yang keterangannya digunakan dalam publikasi pemerintah, berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan disebut berdomisili di Perumahan Rhabayu, bukan Kavling Melati.
Informasi mengenai domisili tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung.
Wartawan telah berupaya meminta tanggapan Hermanto pada Minggu (15/11/2026). Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan darinya.
Nama Kavling Melati Ditonjolkan, Jalan Justru Berada di Rhabayu
Kejanggalan berikutnya menyangkut lokasi pembangunan dan kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat langsung.
Berdasarkan pantauan lapangan wartawan, proyek peningkatan jalan dengan nilai kontrak sekitar Rp2,5 miliar tersebut berada di lingkungan Perumahan Rhabayu, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Pekerjaan yang disebut dilaksanakan CV Teknikon Meratur Jaya itu memiliki panjang sekitar 600 meter dengan lebar 7 meter.
Namun, artikel resmi pemerintah justru mengangkat nama Kavling Melati dan menggambarkan pembangunan tersebut sebagai peningkatan akses yang mendapat dukungan masyarakat setempat.
Desmar Sihite membantah penggambaran tersebut.
Menurutnya, warga Kavling Melati tidak menggunakan jalan di lingkungan Perumahan Rhabayu sebagai akses yang biasa mereka lalui.
Bantahan ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar daripada sekadar penamaan lokasi proyek.
Siapa sebenarnya penerima manfaat utama pembangunan jalan senilai Rp2,5 miliar tersebut? Warga Kavling Melati sebagaimana ditonjolkan dalam publikasi pemerintah, atau masyarakat yang bermukim di kawasan Perumahan Rhabayu?
Untuk menjawabnya, Dinas PUPP Kepri perlu membuka dokumen perencanaan, peta trase jalan, usulan masyarakat, serta data penerima manfaat proyek.
Tanpa dokumen tersebut, klaim mengenai dukungan masyarakat dan manfaat pembangunan masih menyisakan ruang perdebatan.
Proyek Rp2,5 Miliar Dikaitkan dengan Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting, Apa Dasarnya?
Persoalan lain muncul dari penjelasan Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, sebagaimana dimuat dalam publikasi pemerintah.
Rodi menyatakan paket pekerjaan peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting, berdasarkan usulan masyarakat, serta menjadi arahan kepala daerah.
Pernyataan itu membutuhkan penjelasan lebih rinci.
Bagaimana peningkatan jalan di kawasan Perumahan Rhabayu dikaitkan dengan upaya menurunkan angka kemiskinan dan stunting?
Apakah terdapat data keluarga miskin atau kelompok sasaran penanganan stunting yang menjadi dasar penetapan proyek tersebut?
Bagaimana mekanisme penilaian prioritas pembangunan dilakukan hingga pekerjaan jalan ini memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar?
Dan yang tidak kalah penting, siapa yang mengusulkan pembangunan jalan tersebut serta melalui forum perencanaan apa usulan itu disampaikan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menyimpulkan bahwa pembangunan jalan tidak bermanfaat.
Namun, ketika anggaran miliaran rupiah dijustifikasi melalui program penanggulangan kemiskinan dan stunting, pemerintah harus mampu menunjukkan hubungan yang jelas antara penggunaan anggaran, kebutuhan masyarakat, dan manfaat yang ditargetkan.
Penjelasan normatif saja tidak cukup untuk menjawab persoalan transparansi penggunaan uang publik.
Di Tengah Laporan Dugaan Korupsi ke Polda Kepri, Muncul Publikasi Dukungan Warga
Polemik ini memiliki dimensi lebih luas karena proyek peningkatan jalan di Perumahan Rhabayu telah menjadi objek laporan dugaan tindak pidana korupsi.
Organisasi masyarakat BIDIK disebut telah melaporkan proyek tersebut kepada Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau.
Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, pihak pelapor juga telah dipanggil Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri untuk memberikan keterangan terkait laporan tersebut.
Pemanggilan pelapor menunjukkan adanya tindak lanjut terhadap laporan, tetapi belum dapat diartikan sebagai pembuktian tindak pidana atau penetapan kesalahan pihak tertentu.
Meski demikian, kemunculan publikasi pemerintah yang menonjolkan dukungan masyarakat di tengah sorotan terhadap proyek tersebut patut dicermati.
Terlebih, sebagian informasi yang digunakan dalam publikasi itu justru dibantah oleh mantan pengurus wilayah yang disebut berkaitan dengan proyek.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai waktu, tujuan, dan proses penyusunan artikel pemerintah.
Apakah publikasi itu merupakan kegiatan penyampaian informasi pembangunan secara rutin?
Apakah artikel disusun sebagai respons atas pemberitaan kritis mengenai proyek tersebut?
Atau terdapat informasi dari narasumber yang tidak diverifikasi secara menyeluruh sebelum dipublikasikan?
Hingga kini, belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa publikasi tersebut sengaja dibuat guna menutupi dugaan korupsi atau memengaruhi proses pemeriksaan kepolisian.
Namun, pertanyaan mengenai independensi dan akurasi komunikasi publik pemerintah tetap relevan untuk ditelusuri.
Sebab, publikasi resmi yang digunakan untuk menjelaskan proyek bermasalah secara administratif maupun hukum semestinya bertumpu pada dokumen dan fakta yang dapat diuji, bukan semata klaim dukungan yang masih diperselisihkan.
Enam Persoalan yang Berpotensi Menyeret Kredibilitas Pemerintah
Jika dugaan ketidakakuratan informasi tersebut terbukti, persoalan yang muncul tidak berhenti pada kekeliruan penyebutan jabatan narasumber.
Setidaknya terdapat enam aspek yang membutuhkan perhatian serius.
Pertama, hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
Karena itu, informasi yang diterbitkan melalui situs resmi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan, termasuk mengenai identitas narasumber dan klaim dukungan masyarakat.
Apabila terdapat kesalahan, koreksi secara terbuka merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Kedua, pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Pengelolaan situs resmi pemerintah merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan yang menggunakan sumber daya publik.
Apabila ditemukan penggunaan fasilitas atau anggaran pemerintah yang tidak sesuai ketentuan, persoalan tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan oleh lembaga pengawasan yang berwenang.
Namun, dugaan penyalahgunaan anggaran tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya publikasi yang dipersoalkan. Diperlukan bukti mengenai penggunaan anggaran, kewenangan, serta tindakan yang diduga melanggar ketentuan.
Ketiga, potensi pembentukan opini yang tidak sesuai kondisi lapangan.
Klaim dukungan masyarakat dalam publikasi resmi berpotensi memengaruhi persepsi pembaca mengenai manfaat dan penerimaan sosial suatu proyek.
Apabila klaim tersebut tidak didukung verifikasi yang memadai, publik dapat memperoleh gambaran yang tidak utuh mengenai kondisi sebenarnya.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar penggunaan narasumber dan bukti dukungan yang disebut dalam artikel.
Keempat, kredibilitas institusi pemerintah dipertaruhkan.
Situs resmi pemerintah memiliki posisi penting sebagai sumber informasi publik.
Kesalahan informasi yang tidak segera dikoreksi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat, terutama ketika menyangkut proyek bernilai miliaran rupiah yang sedang mendapat sorotan.
Kepercayaan publik tidak dapat dipertahankan hanya melalui pernyataan resmi. Kepercayaan harus dibangun melalui keterbukaan dan ketepatan informasi.
Kelima, publikasi dapat menjadi bagian dari penelusuran dokumen perkara.
Apabila dinilai relevan, artikel yang dipublikasikan pemerintah dapat ditelaah oleh aparat penegak hukum bersama dokumen dan keterangan lainnya.
Namun, apakah publikasi tersebut memiliki nilai pembuktian dalam perkara dugaan korupsi merupakan kewenangan penyidik dan proses hukum yang berlaku.
Tidak setiap informasi keliru otomatis merupakan tindak pidana, apalagi bukti adanya upaya menghalangi penegakan hukum.
Keenam, mekanisme verifikasi pengelola situs pemerintah harus dievaluasi.
Dinas atau unit kerja yang bertanggung jawab terhadap publikasi perlu menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan fakta dilakukan.
Mengapa jabatan Hermanto disebut sebagai mantan Ketua RW apabila sejumlah mantan pengurus menyatakan sebaliknya?
Apakah ada konfirmasi kepada pengurus lingkungan lain?
Apakah klaim dukungan masyarakat telah didukung dokumen atau keterangan dari pihak-pihak yang mewakili warga?
Pertanyaan tersebut harus dijawab secara terbuka untuk memastikan apakah persoalan ini merupakan kekeliruan editorial atau mencerminkan kelemahan sistem verifikasi informasi pemerintah.
Kominfo dan PUPP Kepri Perlu Menjawab, Siapa yang Menyusun dan Memverifikasi Artikel?
Di tengah berkembangnya polemik, tanggung jawab klarifikasi kini berada pada instansi pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan informasi dan pelaksanaan proyek.
Dinas Kominfo Kepri perlu menjelaskan proses penyusunan artikel, sumber informasi yang digunakan, serta pihak yang bertanggung jawab melakukan verifikasi sebelum publikasi.
Sementara itu, Dinas PUPP Kepri perlu menjawab pertanyaan mengenai lokasi, dasar perencanaan, penerima manfaat, dan penggunaan argumentasi penanggulangan kemiskinan serta stunting dalam proyek tersebut.
Penjelasan juga diperlukan mengenai dokumen usulan masyarakat yang disebut menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.
Keterbukaan dokumen menjadi penting agar publik dapat menilai apakah narasi yang diterbitkan pemerintah sesuai dengan fakta administratif maupun kondisi lapangan.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih menunggu klarifikasi resmi dari Dinas Kominfo Kepri dan Dinas PUPP Kepri mengenai persoalan tersebut.
Proyek Jalan Rp2,5 Miliar Kini Bukan Sekadar Soal Aspal, tetapi Soal Kejujuran Informasi Publik
Polemik proyek peningkatan jalan di Perumahan Rhabayu kini tidak lagi terbatas pada nilai kontrak dan pekerjaan fisik.
Persoalan telah berkembang menjadi ujian terhadap akurasi informasi yang diterbitkan melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Bantahan tiga narasumber mengenai jabatan Hermanto, perbedaan keterangan tentang penggunaan jalan, serta adanya laporan dugaan korupsi kepada kepolisian merupakan alasan kuat bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan berbasis dokumen.
Pemerintah memiliki hak menjelaskan dan mempertahankan kebijakan pembangunannya. Akan tetapi, hak tersebut harus berjalan beriringan dengan kewajiban menyampaikan informasi yang benar dan dapat diuji.
Jika klaim dukungan warga memang memiliki dasar, pemerintah semestinya dapat menunjukkan buktinya. Jika terdapat kekeliruan, pemerintah harus berani mengoreksinya.
Dan jika proyek tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas serta mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting, dokumen perencanaan dan data penerima manfaat seharusnya mampu menjawab seluruh keraguan.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan sekadar siapa yang menulis artikel di situs pemerintah.
Melainkan, mengapa sebuah publikasi resmi mengenai proyek Rp2,5 miliar justru memuat informasi yang dipersoalkan oleh orang-orang yang mengetahui langsung kepengurusan dan kondisi wilayah yang disebut dalam pemberitaan?
Pertanyaan itu layak dijawab melalui pemeriksaan fakta, keterbukaan dokumen, dan klarifikasi dari semua pihak.
Sebab, ketika informasi resmi pemerintah dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi sebuah situs, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelola uang rakyat. Des

Tidak ada komentar:
Posting Komentar