 |
| Istimewa. |
Bagi PBB Kota Batam, gangguan listrik berskala luas tersebut tidak boleh berhenti pada penjelasan normatif mengenai gangguan teknis. Peristiwa itu harus menjadi momentum untuk menguji keandalan sistem kelistrikan, efektivitas pengawasan, serta kesiapan pengelola dalam menjamin keberlangsungan layanan energi di Kepulauan Riau.
Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Kota Batam, Martua Susanto Manurung, menilai pemadaman yang berdampak lintaswilayah tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketahanan infrastruktur listrik di kawasan strategis seperti Batam.
“Batam merupakan salah satu pusat industri dan investasi yang membutuhkan pasokan listrik andal. Ketika listrik padam secara luas, dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM, dunia usaha, pelayanan publik, dan masyarakat yang bergantung pada fasilitas penting. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakat menanggung akibatnya,” tegas Martua dalam pernyataan sikap DPC PBB Kota Batam.
Blackout Bukan Sekadar Gangguan Teknis
Menurut PBB, persoalan mendasar yang harus dijawab bukan hanya penyebab langsung terjadinya blackout, melainkan juga sejauh mana sistem kelistrikan memiliki perlindungan memadai untuk mencegah gangguan meluas dan mempercepat pemulihan pasokan.
Publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai pemicu pemadaman, kondisi infrastruktur, kecukupan cadangan daya, sistem proteksi jaringan, serta langkah mitigasi yang telah disiapkan pengelola.
Tanpa penjelasan teknis yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan, masyarakat akan terus dihadapkan pada ketidakpastian mengenai jaminan keandalan listrik. Terlebih, Batam dan wilayah sekitarnya memiliki aktivitas industri, perdagangan, serta layanan publik yang membutuhkan kesinambungan pasokan energi.
PBB menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti pada identifikasi gangguan di lapangan. Pemeriksaan juga perlu mencakup kemungkinan kelemahan sistemik, pemeliharaan infrastruktur, prosedur penanganan keadaan darurat, dan efektivitas koordinasi antarpihak terkait.
Lima Tuntutan PBB: Dari Kompensasi hingga Evaluasi Manajemen
Dalam pernyataan resminya, DPC PBB Kota Batam menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan pihak pengelola ketenagalistrikan.
• Pertama, kepastian hak konsumen dan mekanisme kompensasi.
PBB mendesak pemerintah dan pengelola listrik menjelaskan bentuk pertanggungjawaban kepada pelanggan yang terdampak pemadaman pada 12 Oktober 2026.
Kompensasi, menurut PBB, perlu dibahas secara konkret, termasuk kemungkinan pengurangan tagihan sesuai ketentuan yang berlaku serta mekanisme pengajuan klaim atas kerugian yang dapat dibuktikan, seperti kerusakan peralatan dan kerugian usaha.
Tuntutan tersebut merujuk pada prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan ketentuan penyediaan tenaga listrik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Bentuk dan kelayakan kompensasi tetap harus mengacu pada ketentuan hukum serta aturan teknis yang berlaku.
• Kedua, pembentukan tim investigasi independen dan audit teknis menyeluruh.
PBB meminta Gubernur Kepulauan Riau dan Wali Kota Batam mendorong investigasi yang melibatkan pakar kelistrikan, akademisi, dan unsur masyarakat sipil.
Audit tersebut diharapkan menelaah kondisi infrastruktur, kecukupan cadangan daya (reserve margin), sistem proteksi jaringan, prosedur pemeliharaan, serta penyebab gangguan yang memicu pemadaman meluas.
Hasil pemeriksaan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar penyebab kejadian tidak berhenti pada dugaan atau penjelasan sepihak.
• Ketiga, evaluasi manajemen dan pertanggungjawaban berdasarkan hasil pemeriksaan.
PBB mendesak evaluasi terhadap kinerja manajemen pengelola listrik, terutama dalam aspek pemeliharaan, mitigasi risiko, respons darurat, dan pemulihan pasokan.
Organisasi tersebut meminta tindakan tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian atau pelanggaran kewajiban. Bentuk sanksi maupun perubahan manajemen, menurut tuntutan PBB, harus didasarkan pada bukti dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan semata-mata asumsi.
• Keempat, keterbukaan SOP dan peta jalan keandalan energi.
PBB menilai permintaan maaf tidak cukup tanpa penjelasan mengenai penyebab gangguan dan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Karena itu, pengelola listrik diminta memaparkan prosedur operasional standar penanganan gangguan, strategi pemulihan pasokan, mitigasi risiko, serta rencana jangka panjang untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Batam dan wilayah Kepulauan Riau.
• Kelima, jaminan pasokan listrik untuk melindungi masyarakat dan investasi.
PBB mengingatkan bahwa kepastian energi merupakan salah satu unsur penting bagi keberlangsungan kegiatan industri, perdagangan, dan investasi.
Blackout berskala luas, apabila tidak ditangani dengan evaluasi dan perbaikan yang terukur, berpotensi menambah beban pelaku usaha sekaligus menurunkan kepercayaan terhadap keandalan infrastruktur daerah.
PBB meminta pemerintah dan pengelola listrik menyampaikan langkah korektif yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi publik.
Tenggat 3 x 24 Jam, PBB Siapkan Konsolidasi Masyarakat
DPC PBB Kota Batam menegaskan akan mengawal persoalan blackout tersebut hingga terdapat penjelasan yang transparan dan langkah perbaikan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Organisasi itu memberikan tenggat 3 x 24 jam kepada pemerintah daerah dan pihak pengelola listrik untuk menunjukkan langkah konkret serta keterbukaan mengenai penanganan persoalan tersebut.
Apabila tidak ada perkembangan yang dinilai memadai, PBB menyatakan siap melakukan konsolidasi bersama elemen masyarakat sipil, akademisi, dan kalangan pemuda untuk mendesak pertanggungjawaban serta perbaikan tata kelola ketenagalistrikan.
Sikap tersebut, menurut PBB, merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat agar hak konsumen dan kepastian pelayanan publik tidak diabaikan.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Penjelasan
Blackout 12 Oktober 2026 kini menempatkan keandalan listrik sebagai persoalan yang membutuhkan jawaban terbuka dari seluruh pihak terkait. Penyebab teknis, kesiapan infrastruktur, prosedur mitigasi, dan mekanisme pertanggungjawaban menjadi sejumlah hal yang perlu dijelaskan berdasarkan data serta hasil pemeriksaan yang dapat diuji.
Desakan PBB Kota Batam menegaskan satu hal: masyarakat membutuhkan kepastian bahwa gangguan berskala luas tersebut ditangani secara serius, bukan hanya dipulihkan sementara tanpa evaluasi menyeluruh.
Pada akhirnya, ukuran pertanggungjawaban bukan semata-mata seberapa cepat listrik kembali menyala, melainkan juga seberapa transparan penyebabnya diungkap, seberapa nyata perbaikannya dilakukan, dan seberapa jelas perlindungan diberikan kepada masyarakat yang terdampak.
Hingga saat ini, redaksi pelitatoday.com masih menunggu rilis resmi penjelasan PLN Batam atas sejumlah tudingan 12 Oktober 2026 Batam blackout. Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar