 |
| Ilustrasi demo. dok: Kompas. |
Padahal, FBPW sebelumnya telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi secara resmi kepada Satintelkam Polresta Barelang pada Sabtu (29/8/2026).
Aksi tersebut sedianya menjadi ruang penyampaian aspirasi para jurnalis terkait sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kebebasan pers dan hubungan antara insan pers dengan pejabat pemerintahan di Batam.
Sejumlah tuntutan yang diagendakan dalam aksi antara lain permintaan permintaan maaf secara terbuka atau pengunduran diri, evaluasi terhadap Kepala BP Batam, klarifikasi terbuka, jaminan kebebasan pers tanpa intimidasi, kesepakatan tertulis, serta jaminan tidak adanya pelaporan hukum setelah aksi berlangsung.
Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan. Keputusan itu disampaikan Koordinator Aksi FBPW Kota Batam, Cipta Gemindo Saragih, melalui grup WhatsApp Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Dalam keterangannya, Gemindo menyebut adanya kekhawatiran bahwa aksi yang sejak awal dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi insan pers akan ditunggangi oleh massa dari luar kalangan wartawan.
“Dalam hal ini ditegaskan bahwa di balik aksi nantinya sudah ada 5.000 massa yang bukan insan pers yang akan ikut nebeng,” tulis Gemindo, menjawab pertanyaan anggota grup terkait pencabutan surat pemberitahuan aksi oleh pihak kepolisian.
Ia menyebut massa di luar kalangan pers tersebut berasal dari sejumlah wilayah di Batam dan disebut memiliki persoalan serta kekecewaan terhadap kepemimpinan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
“Mereka yang di luar pers dari Nongsa, Batu Aji, Tanjung Piayu dan lainnya ingin melampiaskan rasa marah dan kecewa atas kepemimpinan Li Claudia dan KEOS. Perjuangan kita murni sikap atas pernyataan Li Claudia yang kemarin terjadi,” lanjutnya.
Meski aksi demonstrasi dibatalkan, Gemindo menegaskan bahwa agenda penyampaian aspirasi dan perjuangan FBPW terkait persoalan tersebut tidak dihentikan.
Menurutnya, komunikasi antara pihak wartawan dengan Li Claudia Chandra masih diupayakan melalui jalur pertemuan.
“Perjuangan ini akan tetap ada. Li Claudia masih di Jakarta menghadiri RDP dengan Komisi VI DPR RI. Penjembatan komunikasi Li Claudia dan insan pers untuk pertemuan dijadwalkan oleh Kapolda Kepri dan janji itu disaksikan Kapolres, Kasat Intel, serta Direktur Intelkam,” tegasnya.
Gemindo juga menjelaskan bahwa pertemuan tersebut nantinya tidak akan digelar di lingkungan kantor pemerintahan, baik di BP Batam maupun Pemerintah Kota Batam.
“Tapi tidak di BP Batam maupun di Pemko, di luar tempatnya. Jadi kita masih menunggu pertemuan dengan Li Claudia Chandra. Jadi mohon miskomunikasi ini disampaikan,” tutupnya.
Baca Juga: Forum Wartawan Batam Ancam Gelar Demo Berjilid, Ariastuty Sirait Tegaskan Hal Ini
Pembatalan aksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa polemik antara sebagian insan pers dengan pihak terkait belum sepenuhnya berakhir. Kini, perhatian bergeser pada realisasi pertemuan yang disebut akan menjadi ruang dialog untuk menjernihkan persoalan sekaligus mencari titik temu antara kebebasan pers, komunikasi publik, dan hubungan kelembagaan. Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar