 |
| Rombongan Komisi III DPRD Batam saat sidak ke bangunan hotel tanpa izin di komplek ruko SP Plaza Sagulung. |
Sidak tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi didampingi Arlon Veristo, walventius dan juga Suryanto. Mereka tiba sekitar pukul 13.30 WIB dilokasi.
Arlon Veristo menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya sebagai respon atas pemberitaan terkait kegiatan tersebut tidak memiliki izin sesuai aturan.
"Tidak benar mereka pasang spanduk IMB tahun 2017 ini. Bangunan fisik dan lantainya jelas berubah total. Ini harus memiliki izin baru, apalagi ini mau dijadikan Hotel," kata Arlon di lokasi.
Arlon menuturkan sebelumnya telah menelpon pihak pengawasan bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk turun melakukan audit perizinan bangunan ini. "Malah yang dipasang IMB tahun 2017, ini jelas melanggar aturan dan pembohongan publik," pungkasnya.
Dikarenakan tidak ada pihak yang bisa dipertanyakan terkait pembangunan tersebut dilokasi. Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi langsung menghubungi Steven selaku pemilik bisnis kawasan SP Plaza melalui sambungan teleponnya.
Muhammad Rudi langsung meminta kepada sejumlah pekerja dilokasi itu agar menghentikan pengerjaannya. Kuat dugaan, Muhammad Rudi meminta pekerja berhenti dikarenakan David tidak bisa menunjukkan perizinan atas renovasi bangunan tersebut.
"Kita minta pengerjaan di-stop sampai semua perizinan atas perubahan bangunan ini diurus," tegas Arlon.
Sebelumnya diberitakan, pemilik renovasi 8 unit bangunan ruko di komplek SP Plaza Sagulung menunjukkan legalitas perizinannya dengan memasang spanduk izin mendirikan bangunan (IMB) di lokasi proyek usai disorot media.
IMB tersebut dikeluarkan oleh BPM-PTSP Kota Batam pada tahun 9 Oktober 2017, untuk 108 unit bangunan jasa/ruko.
 |
| Istimewa. |
"Ini jelas pembohongan publik, karena tidak sesuai dengan aturan. Yang mana, setiap perubahan fisik bangunan termasuk penambahan lantai bangunan harus memiliki izin baru. Kalau izin lama yang ditunjukkan, artinya tidak ada korelasinya," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Arlon Veristo. Rabu (25/2/26).
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022, PBG renovasi (PBG Perubahan) wajib diurus jika renovasi mencakup perubahan fisik dan tata ruang bangunan. Arlon memastikan pihaknya akan turun mengecek ke lokasi untuk memastikan setiap pembangunan infrastruktur bisnis di Kota Batam sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Karena PBG itu harus sesuai dengan perubahan tata ruangnya dan harus dilaporkan dan dibayarkan ke kas daerah. Kalau seperti ini, kami akan segera turun ke lokasi," tegas Arlon.
Sementara itu, Kepala Dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam, Reza Khadapy saat dikonfirmasi menyampaikan agar mempertanyakan hal tersebut kepada pihak pengawasan gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Batam.
"Konfirmasi ke UPT pengawas bangunan gedung ya. tahun 2017 ini soalnya," tulis Reza menjawab konfirmasi media ini.
Celakanya, Kapala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Batam, Azril Apriansyah hingga kini belum berani untuk menjawab konfirmasi yang dikirim oleh awak media pelitatoday.com.
Hal serupa juga dilakukan oleh UPT Pengawasan Bangunan Gedung DCKTR Kota Batam. Deki juga memilih tidak membalas konfirmasi pelitatoday.com.
Perlu diketahui, isu dugaan kongkalikong mencuat dibalik renovasi delapan unit ruko dua lantai di kawasan SP Plaza, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam.
Pasalnya, pengerjaan renovasi bangunan ruko tanpa adanya plang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tersebut terus berlanjut tanpa adanya teguran dan pengawasan dari pihak-pihak terkait.
Padahal, informasi yang dihimpun pelitatoday.com. Renovasi ruko tersebut dilakukan untuk dijadikan Hotel oleh management SP Plaza.
"Mau dijadikan Hotel pak, kalau pemborong kami berurusan langsung ke pihak manajemen SP Plaza ini," kata seorang pekerja dilokasi. Kamis (19/2/26).
Manager Humas Kawasan SP Plaza, Lina saat dikonfirmasi terkesan mengelak dan menyampaikan akan menghubungi legalnya terkait renovasi bangunan tersebut.
"Itu gak saya yang tanganin, nanti saya tanya sama legalnya dulu ya," jawab Lina melalui sambungan WhatsAppnya.
Padahal, Pemerintah Kota Batam saat ini telah memperketat tata kelola perizinan pembangunan di Kota Batam. Hal ini untuk menjamin bangunan sesuai dengan tata ruang, standar teknis, retribusi dan keamanan struktur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024.
Bangunan yang tidak sesuai peruntukan atau melanggar tata ruang di Batam akan dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2011 dan PP No. 16 Tahun 2021.
Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022, PBG renovasi (PBG Perubahan) wajib diurus jika renovasi mencakup:
1). Perubahan luas bangunan (penambahan ruangan/lantai).
2). Perubahan tampak bangunan gedung.
3). Perubahan struktur bangunan yang mempengaruhi keselamatan (misal: merombak kolom/fondasi).
4). Perubahan fungsi (misal: ruko diubah menjadi tempat tinggal penuh atau kafe). PS-red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar