 |
| Istimewa. |
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Sejumlah pejabat Forkopimda, perwakilan LAMKR, kepala OPD Pemko Batam, dan unsur BP Batam turut hadir dalam rapat tersebut.
Sebelum nota keuangan dibacakan, paripurna menyelesaikan dua agenda lainnya: Laporan Pansus Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, serta laporan Badan Anggaran atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Keduanya ditutup dengan pengambilan keputusan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menyampaikan bahwa perubahan APBD 2025 diajukan lebih awal sebagai wujud percepatan pembangunan.
“Lahan sudah kami siapkan seluas 8 hektare di Nongsa. Ini untuk satu sekolah rakyat dari SD sampai SMA. Tapi saat ini kami masih menunggu data dari Desil 1, yaitu data keluarga dari kelompok ekonomi terbawah,” ujar Tri, Kemarin.
Perubahan anggaran difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur merata serta peningkatan layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 naik 7,94 persen, dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,27 triliun. Kenaikan ditopang oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,04 persen. Pajak Daerah naik 12,52 persen menjadi Rp1,95 triliun, terutama dari PBB-P2, PBJT, serta sektor hotel, hiburan, dan kuliner. Retribusi juga naik 7,18 persen seiring optimalisasi layanan sampah, parkir, pariwisata, dan TKA.
Sebaliknya, hasil pengelolaan kekayaan daerah menurun 13,81 persen karena laba Bank Riau Kepri Syariah menyusut dan saham Pemko Batam berkurang. Namun, pendapatan transfer antar daerah naik signifikan hingga 35,24 persen berkat penyesuaian dari Pemprov Kepri.
Belanja daerah turut meningkat dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun atau naik 8,19 persen. Rinciannya:
1. Belanja Operasi naik 6,61 persen, termasuk belanja pegawai, barang/jasa, subsidi (naik 312,5 persen), dan bantuan sosial (naik 243,9 persen).
2. Belanja Modal melonjak 25,70 persen, untuk pengadaan alat berat, pembangunan gedung, sarana pendidikan, rumah ibadah, dan peningkatan infrastruktur.
3. Belanja Tidak Terduga justru anjlok 79,69 persen karena sebagian dana dialihkan ke penanganan banjir dan pembangunan fasilitas publik.
Amsakar menegaskan bahwa arah belanja fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, serta mendukung instansi vertikal dan pusat.
Di akhir laporannya, ia menyebutkan pembiayaan daerah naik 16,99 persen dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar. Kenaikan bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Ranperda Perubahan APBD 2025 kemudian diserahkan langsung kepada Wakil Ketua DPRD Batam. Haji Aweng menutup rapat dan meminta seluruh fraksi segera menyiapkan pandangan umum untuk dibahas dalam paripurna selanjutnya. (ADV)
.jpeg)
